Indonesia Harapkan ASEAN Lebih Responsif terhadap Agenda Keberlanjutan dan Kesenjangan Pembangunan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/351/SET.M.EKON.3/10/2024

Indonesia Harapkan ASEAN Lebih Responsif terhadap Agenda Keberlanjutan dan Kesenjangan Pembangunan

Vientiane, 6 Oktober 2024

Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 dan ke-45 ASEAN mulai digelar pada 6-11 Oktober 2024 di Vientiane, Laos. Sebagai persiapan awal untuk isu ekonomi telah dilaksanakan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Bidang Ekonomi (SEOM) yang digelar pada Minggu (6/10) di Vientiane, Laos. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.

Isu-isu ekonomi yang dibahas meliputi lanskap ekonomi regional, capaian prioritas ekonomi ASEAN, capaian implementasi Cetak Biru ASEAN 2025, isu keberlanjutan, isu transformasi digital, penyusunan Rencana Strategis MEA 2026-2030, keanggotaan Timor Leste, serta dokumen yang akan disepakati pada tingkat Menteri dan Kepala Negara.

"Saya ucapkan selamat kepada Laos atas Keketuaan di ASEAN 2024. Sudah banyak capaian positif, namun ada beberapa inisiatif yang perlu menjadi perhatian kedepan yaitu penguatan infrastruktur pariwisata, penekanan pada isu geopolitik dan geoekonomi, identifikasi potensi kerja sama dengan mitra ASEAN termasuk Gulf Cooperation Council (GCC)," ujar Deputi Edi.

Keketuaan Laos di ASEAN tahun 2024 mengangkat tema "Enhancing Connectivity and Resilience". Melalui tema tersebut, Laos memiliki misi utama untuk mempromosikan konektivitas infrastruktur, mempersempit kesenjangan pembangunan, mempromosikan integrasi ekonomi, mendorong hubungan antar masyarakat, serta memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra eksternal. Untuk mendukungnya, prioritas ekonomi Laos fokus pada tiga strategi utama, yaitu integrasi dan konektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

ASEAN saat ini mempunyai beberapa inisiatif terkait dengan isu keberlanjutan seperti netralitas karbon, ekonomi biru, ekonomi sirkular dan lain sebagainya.

"Kita mempunyai banyak inisiatif untuk agenda keberlanjutan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita merumuskan rencana aksi yang strategis untuk menjalankan berbagai inisiatif tersebut," kata Deputi Edi.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat senior juga membahas dokumen-dokumen yang memerlukan adopsi, pengesahan, atau notasi dari Dewan MEA. Dokumen tersebut terdiri dari empat dokumen untuk diadopsi, lima dokumen untuk disahkan, dan enam dokumen untuk dinotasi Dewan MEA. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi dasar kerangka dan implementasi kerja sama kawasan di bidang ekonomi, termasuk terkait dengan ekonomi inklusif, pertanian berkelanjutan, ekoturisme, hingga kecerdasan buatan.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut yakni Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan dari Direktorat Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan. (dep7/ltg)

***

Juru Bicara Kemenko Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: [email protected]
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia