Presiden Jokowi Tegaskan Dialog Adalah Solusi Terbaik untuk Konflik di Timur Tengah

Dipublikasikan pada Sabtu, 5 Oktober 2024 12:19 WIB

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dialog merupakan solusi terbaik untuk meredam eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina, Gaza, Lebanon, dan Israel. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara saat menanggapi situasi terkini yang melibatkan berbagai negara dan kelompok di wilayah tersebut, termasuk Palestina, Israel, Hizbullah, dan Iran.

"Sebetulnya, kalau semua negara melakukan pendekatan lunak melalui dialog, pertemuan, dan komunikasi yang baik, saya kira peristiwa di Palestina, di Gaza, di Lebanon, bisa kita hindari. Saya kira dialog adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang ada," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Presiden juga menekankan pentingnya semua pihak untuk menahan diri agar tidak memperbesar eskalasi yang ada. Menurutnya, penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai aktor seperti Israel dan Palestina, Israel dan Hizbullah, serta Iran dan Israel hanya bisa diselesaikan di meja perundingan.

"Semua harus menahan diri untuk tidak memperbesar eskalasi yang ada," tutur Presiden.

Sementara itu, terkait evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri sudah mengambil langkah-langkah diplomatik yang diperlukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disebut telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan WNI yang berada di daerah rawan konflik.

"Bu Menlu sudah melakukannya melalui pendekatan-pendekatan kementerian," jelas Presiden.

Presiden pun menegaskan bahwa evakuasi WNI menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia di tengah situasi yang semakin memburuk di beberapa wilayah Timur Tengah. Pemerintah Indonesia juga terus memantau perkembangan di Timur Tengah dan siap mengambil langkah lebih lanjut untuk melindungi WNI yang berada di luar negeri.

(BPMI Setpres)